Setapak Langkah – 07 Juni 2026 | Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat yang masih berada dalam proses produksi atau perakitan di luar negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan dan pemeliharaan armada pesawat di Indonesia serta menurunkan beban biaya bagi maskapai penerbangan.
Rencana tersebut muncul setelah beberapa maskapai mengeluhkan tingginya tarif bea masuk yang memberatkan biaya perawatan pesawat. Saat ini, tarif bea masuk untuk suku cadang pesawat dapat mencapai 10% hingga 15% dari nilai barang, tergantung pada klasifikasi HS (Harmonized System). Dengan penerapan pajak nol persen, pemerintah berharap dapat menurunkan total biaya impor secara signifikan.
Berikut poin-poin utama yang diungkapkan Kemenhub:
- Target penerapan: Suku cadang yang masih dalam proses produksi atau perakitan, seperti komponen mesin, sistem avionik, dan bagian struktural yang belum selesai dirakit.
- Waktu implementasi: Kebijakan diharapkan mulai berlaku pada kuartal kedua tahun 2024 setelah selesai melalui prosedur legislasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Manfaat bagi industri: Mengurangi biaya operasional maskapai, meningkatkan ketersediaan suku cadang, serta mendorong pertumbuhan industri perawatan dan perbaikan pesawat (MRO) di dalam negeri.
Penerapan pajak nol persen juga dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing sektor penerbangan Indonesia di kancah internasional. Dengan biaya impor yang lebih rendah, maskapai dapat mengalokasikan dana lebih banyak untuk investasi pada armada baru, peningkatan layanan, atau pengembangan jaringan rute.
Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:
- Penetapan kriteria yang jelas untuk menentukan suku cadang yang memenuhi syarat “masih diproses”.
- Koordinasi lintas lembaga, khususnya antara Kemenhub, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta kementerian terkait lainnya.
- Pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan tarif nol persen untuk barang yang tidak memenuhi kriteria.
Dalam pernyataannya, Menteri Perhubungan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri untuk memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan transparan. Ia juga mengundang masukan dari asosiasi penerbangan, perusahaan logistik, dan pihak terkait lainnya guna menyempurnakan regulasi sebelum diterbitkan.
Jika berhasil, kebijakan pajak nol persen ini dapat menjadi contoh bagi sektor lainnya yang bergantung pada impor komponen kritis, seperti industri otomotif dan energi, dalam upaya menurunkan beban biaya serta meningkatkan kemandirian produksi nasional.
