Setapak Langkah – 06 April 2026 | Rakyat dan sejumlah lembaga pengawas menuntut Badan Kehakiman Agung (Kejagung) untuk membuka penyelidikan lebih mendalam terkait dugaan keterlibatan penyelenggara negara dalam kasus korupsi tambang yang dikelola oleh perusahaan Samin Tan. Kasus ini mencuat setelah laporan investigatif mengungkap adanya indikasi suap, gratifikasi, dan manipulasi izin tambang yang melibatkan pejabat tingkat provinsi dan pusat.
Berbagai pihak, termasuk DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti‑korupsi, menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penegakan hukum. Mereka menekankan bahwa tanpa penyelidikan menyeluruh terhadap peran aparatur negara, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dapat semakin tergerus.
Berikut beberapa poin utama yang disorot dalam tuntutan kepada Kejagung:
- Identifikasi semua pejabat yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemberian izin tambang kepada Samin Tan.
- Pemeriksaan alur keuangan yang mencurigakan, termasuk transfer dana yang diduga berasal dari hasil tambang.
- Pengujian integritas dokumen perizinan untuk memastikan tidak ada pemalsuan atau penyalahgunaan wewenang.
- Koordinasi dengan KPK untuk menghindari tumpang tindih penyelidikan dan mempercepat proses hukum.
- Penyampaian laporan hasil penyelidikan kepada publik dalam bentuk yang mudah dipahami.
Selain itu, sejumlah pakar hukum menilai bahwa kasus ini dapat menjadi preseden penting bagi penegakan hukum di sektor pertambangan. Jika terbukti adanya kolusi antara pejabat pemerintah dan perusahaan tambang, konsekuensinya tidak hanya berupa sanksi pidana bagi individu yang terlibat, melainkan juga peninjauan ulang kebijakan perizinan tambang secara nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan komitmen untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan proses perizinan berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Namun, kritik menyebut langkah tersebut masih bersifat reaktif dan belum menjawab pertanyaan fundamental tentang siapa yang memberi perintah atau memfasilitasi praktik korupsi.
Menjelang akhir pekan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan menggelar rapat khusus untuk membahas rekomendasi legislasi yang dapat memperkuat mekanisme pengawasan internal kementerian terkait tambang. Sementara itu, Kejagung diharapkan segera menyusun tim khusus yang terdiri dari hakim, jaksa, dan auditor independen untuk melaksanakan penyelidikan secara objektif.
Jika proses investigasi berjalan lancar, kasus Samin Tan dapat menjadi contoh nyata bahwa tidak ada ruang bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi. Harapan besar masyarakat adalah agar keadilan dapat ditegakkan tanpa pengaruh politik maupun ekonomi yang menghalangi.
