Setapak Langkah – 06 Juni 2026 | Kasus dugaan pemerasan terhadap Camat Pajo, Kabupaten Lombok Barat, NTB, yang melibatkan tiga oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) kini telah sampai pada tahap peninjauan ulang (Jamwas) di Mahkamah Agung. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Wahyudi, mengonfirmasi bahwa berkas perkara telah diserahkan ke lembaga tersebut untuk diputuskan kembali.
- 2023: Camat Pajo melaporkan dugaan pemerasan kepada Kejaksaan Tinggi NTB.
- 2023‑2024: Tim investigasi melakukan pemeriksaan, mengumpulkan bukti, dan memanggil saksi.
- Mei 2024: Kejaksaan menyatakan bahwa ada cukup bukti untuk menuntut tiga Jaksa.
- Juli 2024: Berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi NTB, yang kemudian memutuskan untuk mengirimkan kasus ke Mahkamah Agung melalui proses Jamwas.
Proses Jamwas memberi kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama. Jika Mahkamah Agung menolak keberatan, maka putusan sebelumnya akan tetap berlaku; namun bila menerima, kasus akan dikirim kembali ke pengadilan untuk dipertimbangkan ulang.
Wahyudi menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi NTB tetap berkomitmen menegakkan integritas aparat penegak hukum. “Kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan wewenang, termasuk di kalangan jaksa. Penegakan hukum harus berjalan adil tanpa pandang bulu,” ujar ia dalam konferensi pers.
Kasus ini menambah daftar contoh pelanggaran etika di lingkungan kejaksaan, yang selama ini menjadi sorotan publik. Pengawasan internal serta tindakan disiplin yang tegas diharapkan dapat menjadi efek jera bagi oknum‑oknum lain yang mencoba memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi.
