Setapak Langkah – 30 Juli 2026 | Ruang demokrasi di Indonesia masih terasa hidup, terbukti dari gelombang demonstrasi mahasiswa yang terus mengemuka di berbagai kota. Mahasiswa tanpa henti menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Jika pemerintahan yang dipimpin Prabowo tetap diam terhadap tuntutan tersebut, risiko kritik mahasiswa bertransformasi menjadi gerakan yang lebih terorganisir, mirip dengan apa yang terjadi di India ketika aksi mahasiswa berubah menjadi gerakan “kecoak” yang meluas dan menantang otoritas.
Faktor-faktor yang dapat memicu eskalasi
- Kebijakan kontroversial yang dianggap mengabaikan aspirasi publik.
- Kurangnya respons atau dialog konstruktif dari pemerintah.
- Penggunaan media sosial sebagai alat mobilisasi massa.
- Pengalaman historis mahasiswa Indonesia dalam menuntut perubahan.
Potensi gerakan semacam itu dapat menimbulkan tekanan politik yang signifikan, memaksa pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan atau membuka ruang dialog yang lebih luas. Di sisi lain, ketegangan yang meningkat juga berisiko memperburuk polarisasi sosial dan mengganggu stabilitas nasional.
Oleh karena itu, respons yang proaktif, transparan, dan berbasis dialog menjadi kunci untuk meredam kemungkinan eskalasi. Pemerintah perlu mengakomodasi aspirasi mahasiswa, sambil menjaga keseimbangan antara kebijakan pembangunan dan hak atas kebebasan berpendapat.
