Setapak Langkah – 03 April 2026 | Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dalam persidangan terkait kasus pengadaan Chromebook. Jaksa menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pemeriksa Nasional (JPN) tidak pernah diimplementasikan, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran prosedur pengadaan.
Berikut rangkaian fakta utama yang terungkap dalam persidangan:
- Nadiem menyatakan bahwa proses pengadaan Chromebook telah diawasi secara ketat oleh Kejaksaan Agung di Jakarta.
- Jaksa menolak keterangan tersebut, mengingat rekomendasi JPN yang mencakup verifikasi harga, sumber dana, dan kepatuhan terhadap regulasi belum dijalankan.
- Tim JPN sebelumnya merekomendasikan audit menyeluruh dan transparansi penuh, namun tidak ada bukti pelaksanaannya.
- Kasus ini menyoroti potensi penyimpangan dalam pengadaan barang pemerintah, khususnya teknologi pendidikan.
Dalam persidangan, jaksa menambahkan bahwa tidak adanya tindakan lanjutan atas rekomendasi JPN dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik, terutama pada proyek yang melibatkan perangkat teknologi dengan nilai transaksi yang signifikan.
Berikut kronologi singkat terkait pengadaan Chromebook:
| Waktu | Kegiatan |
|---|---|
| Juli 2023 | Pembentukan Tim Pemeriksa Nasional (JPN) untuk menilai proses pengadaan. |
| Agustus 2023 | JPN mengeluarkan rekomendasi audit dan transparansi. |
| September 2023 | Menteri Nadiem memberikan keterangan dalam rapat internal, menyatakan pengawasan Kejaksaan. |
| Oktober 2023 | Persidangan dimulai, jaksa menolak pernyataan Nadiem. |
Pengamat menyebut bahwa kasus ini dapat menjadi preseden bagi penegakan hukum dalam pengadaan barang publik, khususnya barang teknologi yang sering kali menjadi sasaran kritik terkait nilai dan proses seleksi. Mereka menekankan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih kuat serta pelaksanaan rekomendasi audit secara konsisten.
Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang diambil setelah rekomendasi JPN dikeluarkan.
