Setapak Langkah – 24 Mei 2026 | Peningkatan harga pangan belakangan ini telah menjadi sorotan utama di wilayah DKI Jakarta. Kenaikan tarif beras, sayuran, dan bahan pokok lainnya menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen, terutama di masa menjelang bulan Ramadan.
Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bidang Komunikasi Publik, menegaskan bahwa pemerintah daerah mengimbau warga untuk tidak melakukan panic buying atau pembelian berlebihan. Menurutnya, tindakan tersebut justru dapat memperparah kelangkaan dan mendorong harga lebih tinggi.
Berikut beberapa poin penting yang disampaikan oleh pihak DKI:
- Harga pangan nasional diproyeksikan naik sekitar 3-5% dibandingkan tahun sebelumnya.
- Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem, biaya transportasi, dan fluktuasi nilai tukar.
- Panic buying dapat menimbulkan penumpukan stok di pasar tradisional, menyulitkan konsumen yang membutuhkan barang secara rutin.
- Pemerintah akan memperketat pengawasan distribusi barang pokok serta menambah pasokan dari daerah asal.
- Warga disarankan membeli secukupnya, mengatur anggaran belanja, dan memanfaatkan program bantuan sosial bila berhak.
Selain itu, DKI Jakarta berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (BPN) untuk memantau pergerakan harga secara real‑time dan memberikan informasi transparan kepada publik. Upaya edukasi melalui media sosial dan posko informasi juga digencarkan untuk menumbuhkan pola konsumsi yang rasional.
Para pakar ekonomi menilai bahwa kestabilan harga pangan memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri. Kebijakan subsidi, kontrol impor, serta peningkatan produktivitas pertanian menjadi kunci mengurangi tekanan inflasi pada rumah tangga.
Dengan menghindari panic buying, masyarakat dapat membantu menjaga ketersediaan barang di pasar, menurunkan risiko kelangkaan, serta menekan laju inflasi yang berdampak pada daya beli.
