Setapak Langkah – 20 Juni 2026 | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan peringatan tegas kepada siswa yang menerima bantuan subsidi pendidikan melalui program sekolah swasta gratis. Menurutnya, hak subsidi tersebut dapat dicabut bila terbukti siswa tersebut terlibat dalam aksi tawuran atau kerusuhan di lingkungan sekolah.
Pernyataan gubernur disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Pemprov Jawa Barat, Bandung, pada Senin (12/04/2024). Ia menekankan bahwa tujuan utama subsidi pendidikan adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas belajar, bukan menjadi insentif bagi perilaku antisosial.
- Ketentuan pencabutan: Siswa yang terlibat tawuran dan terbukti secara hukum akan otomatis kehilangan hak menerima subsidi.
- Proses verifikasi: Pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepolisian, dan pihak sekolah untuk melakukan investigasi dan verifikasi bukti.
- Sanksi tambahan: Selain pencabutan subsidi, siswa dapat dikenai sanksi disiplin internal sekolah serta tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.
Gubernur juga menambahkan bahwa program subsidi tetap terbuka bagi siswa berprestasi dan yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, asalkan mereka menjaga sikap dan perilaku yang mendukung lingkungan belajar yang kondusif.
Pemerintah provinsi berencana mengeluarkan peraturan pelaksana (Perpu) yang akan mengatur mekanisme pencabutan subsidi secara transparan. Dedi Mulyadi berharap kebijakan ini dapat menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan etika dan kedisiplinan dalam menempuh pendidikan.
Jika kebijakan pencabutan subsidi diterapkan, diperkirakan akan memengaruhi sekitar 5.000 siswa yang saat ini berada dalam program sekolah gratis di Jawa Barat. Pemerintah provinsi berjanji akan memberikan pendampingan bagi siswa yang kehilangan subsidi, termasuk program beasiswa alternatif dan pelatihan keterampilan.
