Setapak Langkah – 28 Juli 2026 | Pengangkatan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru menimbulkan ekspektasi tinggi di kalangan pengamat ekonomi. Pemerintah dan sejumlah pakar menekankan bahwa kepala lembaga moneter tersebut perlu mengedepankan kebijakan yang bersifat pro‑pertumbuhan, khususnya untuk mengatasi dinamika penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia.
Ekonom menyoroti fakta bahwa selama beberapa tahun terakhir, proporsi rumah tangga yang tergolong kelas menengah mengalami penurunan signifikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren menurun tersebut, yang dapat memicu tekanan pada konsumsi domestik dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
| Tahun | Persentase Kelas Menengah |
|---|---|
| 2018 | 33% |
| 2020 | 28% |
| 2022 | 24% |
Dalam menanggapi situasi ini, para ekonom menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. Tanpa koordinasi yang kuat, upaya melonggarkan kebijakan moneter saja dapat menimbulkan risiko inflasi, sementara kebijakan fiskal yang tidak mendukung dapat mengurangi efektivitas stimulus moneter.
- Menurunkan suku bunga secara selektif untuk mendorong investasi produktif.
- Meningkatkan likuiditas pasar dengan program pembelian obligasi pemerintah.
- Mengoptimalkan alokasi kredit ke sektor UMKM dan industri menengah.
- Sinkronisasi kebijakan fiskal, termasuk pengeluaran infrastruktur yang berkelanjutan.
- Memperkuat regulasi keuangan untuk melindungi konsumen dan stabilitas sistem.
Jika kebijakan yang diusung oleh Gubernur BI baru berhasil menggabungkan fokus pertumbuhan dengan stabilitas harga, diharapkan kelas menengah dapat kembali tumbuh, memperkuat konsumsi domestik, dan menambah momentum pemulihan ekonomi pasca‑pandemi.
