Setapak Langkah – 07 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo mengungkapkan keprihatinan mendalam atas meningkatnya angka kasus HIV/AIDS di wilayahnya. Dalam rapat kerja yang digelar pada pekan lalu, anggota DPRD menekankan perlunya aksi konkret dari pemerintah daerah untuk menekan penyebaran virus tersebut.
Data resmi yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Gorontalo menunjukkan tren kenaikan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Berikut rangkuman angka kasus baru per tahun:
| Tahun | Kasus Baru |
|---|---|
| 2021 | 120 |
| 2022 | 158 |
| 2023 | 212 |
Anggota DPRD menyoroti bahwa peningkatan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, namun juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat Gorontalo. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat program edukasi, memperluas akses tes cepat HIV, serta meningkatkan layanan konseling dan perawatan bagi penderita.
Beberapa langkah berani yang diusulkan meliputi:
- Penyediaan layanan tes HIV gratis di puskesmas dan pos kesehatan di seluruh kecamatan.
- Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk melakukan penyuluhan yang berbasis budaya lokal.
- Pembentukan unit khusus di Dinas Kesehatan yang menangani pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
- Kerjasama dengan LSM dan organisasi kepemudaan untuk kampanye anti‑stigma.
Selain itu, DPRD mengajak sektor swasta serta lembaga keagamaan untuk berpartisipasi dalam program pencegahan, misalnya dengan menyumbang perlengkapan medis atau menyebarkan materi edukasi melalui media sosial.
Para pakar kesehatan menegaskan bahwa upaya pencegahan harus bersifat multidimensi, menggabungkan penyuluhan, peningkatan layanan kesehatan, serta penegakan kebijakan yang mendukung. Mereka menambahkan bahwa deteksi dini dan pengobatan antiretroviral yang tepat waktu dapat menurunkan angka transmisi secara signifikan.
DPRD menutup rapat dengan menekankan bahwa penanggulangan HIV/AIDS adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah diminta menyusun rencana aksi yang terukur dan dilaporkan secara periodik kepada DPRD untuk memastikan implementasi yang efektif.
