Setapak Langkah – 29 April 2026 | Anggota Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, menekankan pentingnya peningkatan fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Jayapura, yang berada di Kabupaten Keerom, Papua. Menurutnya, kondisi LPP saat ini belum memadai untuk memenuhi standar hak asasi narapidana perempuan serta mendukung proses reintegrasi sosial.
Tesar menyampaikan bahwa DPR berkomitmen mengawasi dan mendorong pemerintah daerah serta kementerian terkait agar alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, serta program pendidikan di LPP dapat dipercepat. Ia menambahkan bahwa peningkatan fasilitas bukan sekadar memperbaiki bangunan, melainkan mencakup aspek-aspek berikut:
- Peningkatan ruang tahanan yang layak, dengan ventilasi dan pencahayaan yang memadai.
- Penyediaan fasilitas kesehatan khusus wanita, termasuk ruang bersalin dan layanan kesehatan mental.
- Pengembangan program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Papua.
- Peningkatan keamanan dengan sistem pengawasan modern tanpa mengorbankan privasi narapidana.
- Penyediaan area rekreasi dan ruang terbuka hijau untuk mendukung kesejahteraan psikologis.
Komisi XIII DPR RI berencana mengirim tim inspeksi ke lapangan untuk menilai kebutuhan riil LPP serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam waktu dekat. Diharapkan, dengan dukungan anggaran yang tepat, LPP Jayapura dapat menjadi contoh reformasi penjara perempuan di Indonesia, khususnya di wilayah timur.
Selain itu, Tesar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, serta lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan program-program pendukung dapat berkelanjutan. Ia berharap peningkatan fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup narapidana, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
