Setapak Langkah – 03 Agustus 2026 | Ruang sidang akademik Indonesia kembali dipenuhi perdebatan mengenai rencana wajib gelar doktor (S‑3) bagi dosen perguruan tinggi. Sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan, banyak kalangan menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan dosen sebagai prasyarat utama agar kualitas dan kompetensi pendidikan tinggi dapat benar‑benar meningkat.
Berbagai pihak, termasuk asosiasi dosen, serikat pekerja, dan akademisi, mengingatkan bahwa beban kerja yang tinggi, gaji yang relatif stagnan, serta kurangnya fasilitas penunjang riset menjadi penghalang utama bagi dosen untuk menempuh studi doktoral. Tanpa adanya insentif yang memadai, kebijakan “wajib S‑3” berpotensi menimbulkan tekanan tambahan yang justru menurunkan motivasi dan produktivitas pengajar.
Berikut beberapa poin penting yang diangkat dalam diskusi tersebut:
- Kesejahteraan finansial: Gaji dosen publik rata‑rata masih berada di bawah standar hidup di kota‑kota besar. Penambahan tunjangan khusus bagi yang sedang menempuh atau telah menyelesaikan program doktor dapat menjadi dorongan nyata.
- Waktu dan beban kerja: Dosen sering kali mengajar lebih dari 12 SKS per semester, sekaligus menangani tugas administratif dan pengabdian masyarakat. Penyediaan cuti khusus riset atau beban mengajar yang lebih fleksibel akan memberi ruang bagi studi lanjutan.
- Fasilitas riset: Laboratorium, akses jurnal internasional, dan dana penelitian masih terbatas di banyak institusi. Pemerintah dan perguruan tinggi perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung proyek doktoral dosen.
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa hanya sekitar 12 % dosen di Indonesia yang telah memiliki gelar doktor pada tahun 2023. Angka ini jauh di bawah rata‑rata negara‑negara ASEAN yang berkomitmen pada peningkatan kualitas akademik.
Dengan meningkatkan kesejahteraan dosen, diharapkan beberapa dampak positif dapat terwujud:
- Peningkatan motivasi untuk melanjutkan studi doktoral.
- Perbaikan kualitas pengajaran dan pembimbingan skripsi/tesis.
- Penguatan daya saing riset universitas Indonesia di tingkat regional dan global.
Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, telah mengusulkan program beasiswa khusus bagi dosen yang ingin mengejar gelar S‑3, namun implementasinya masih memerlukan koordinasi lintas kementerian serta alokasi anggaran yang jelas. Sementara itu, beberapa universitas negeri telah memulai pilot project dengan memberikan insentif gaji tambahan sebesar 15 % bagi dosen yang sedang menempuh program doktoral.
Kesimpulannya, kebijakan wajib gelar doktor bagi dosen tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Tanpa dukungan finansial, waktu, dan fasilitas yang memadai, kebijakan tersebut berisiko menjadi beban tambahan yang menurunkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia.
