Setapak Langkah – 08 April 2026 | Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Selasa (tanggal) tidak berhasil mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan langkah-langkah untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, jalur laut strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia.
Rancangan tersebut diusulkan oleh Amerika Serikat dan Inggris, menyoroti meningkatnya ancaman terhadap kapal-kapal dagang akibat ketegangan regional, termasuk serangan terhadap penumpang tanker dan potensi penutupan selat oleh Iran. Resolusi itu meminta semua pihak untuk menahan tindakan yang dapat mengganggu pergerakan kapal serta menegaskan pentingnya perlindungan hukum internasional bagi pelayaran.
Namun, dalam pemungutan suara, tiga negara anggota tetap menolak atau menahan dukungan, menyebabkan kegagalan adopsi. Rusia dan China memberikan veto, sementara Iran menahan diri. Kedua negara menilai resolusi tersebut bersifat “politikal” dan mengancam kepentingan regional mereka.
- Posisi Amerika Serikat dan Inggris: Menekankan perlunya tindakan kolektif untuk melindungi jalur perdagangan global.
- Posisi Rusia dan China: Mengkritik resolusi sebagai intervensi yang tidak diperlukan dan menegaskan hak Iran atas kedaulatan wilayahnya.
- Posisi Iran: Menyatakan bahwa resolusi dapat dijadikan alat tekanan politik terhadap negara tersebut.
Kegagalan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri minyak dan gas, mengingat sekitar 20% produksi minyak dunia melewati Selat Hormuz setiap harinya. Tanpa dukungan DK PBB, negara-negara yang bergantung pada jalur tersebut harus mengandalkan upaya bilateral atau aliansi regional untuk menjamin keamanan pelayaran.
Para pengamat menilai bahwa meskipun resolusi tidak teradopsi, tekanan diplomatik tetap tinggi. Mereka memperkirakan bahwa negara-negara Barat akan terus meningkatkan kehadiran militer di kawasan, sementara Tehran kemungkinan akan memperkuat pertahanan pantai.
Ke depan, DK PBB diperkirakan akan kembali membahas isu ini pada rapat berikutnya, namun tanpa konsensus yang jelas antara kekuatan besar, upaya untuk menegakkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz tetap terhambat.
