Setapak Langkah – 12 Mei 2026 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menegaskan bahwa proses penyaluran Transfer Dana ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Nusa Tenggara pada tahun anggaran 2026 belum berjalan sesuai target dan memerlukan percepatan. Penyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi internal pada awal bulan April 2024, menyoroti tantangan administratif dan teknis yang masih menghambat alokasi dana.
TKD merupakan komponen penting dalam struktur anggaran nasional, yang bertujuan mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan di tingkat daerah. Untuk Nusa Tenggara, alokasi TKD 2026 diproyeksikan mencapai Rp 12,5 triliun, dengan fokus pada sektor transportasi, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan pariwisata.
- Proses verifikasi data penerima yang masih memakan waktu lama karena keterbatasan sumber daya di kantor daerah.
- Ketidaksesuaian format laporan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mengakibatkan kebutuhan revisi berulang.
- Kendala infrastruktur teknologi informasi, khususnya sistem e‑budgeting yang belum sepenuhnya terintegrasi.
Untuk mengatasi kendala tersebut, DJPb merencanakan serangkaian langkah percepatan, antara lain:
- Pelatihan intensif bagi petugas keuangan daerah tentang prosedur verifikasi dan pelaporan.
- Peningkatan kapasitas server dan jaringan internet di kantor-kantor wilayah NTT.
- Penerapan sistem monitoring real‑time berbasis dashboard yang memungkinkan pemantauan alur dana secara transparan.
- Penetapan timeline jelas untuk setiap fase penyaluran, dengan sanksi administratif bagi yang melanggar jadwal.
Jika percepatan ini berhasil, DJPb memperkirakan penyaluran TKD ke NTT dapat selesai paling lambat akhir kuartal ketiga 2026, memberikan dampak positif bagi percepatan proyek infrastruktur jalan raya, pembangunan rumah sakit daerah, serta peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil.
Pengamat keuangan menilai bahwa percepatan penyaluran TKD tidak hanya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah yang kurang berkembang.
