Setapak Langkah – 27 Juni 2026 | Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping, kembali menegaskan pentingnya ketahanan pangan sebagai pondasi utama pembangunan nasional. Dalam rangkaian inspeksi ke sektor pertanian di Kota Dezhou, Provinsi Shandong, Xi menyampaikan bahwa negara tidak boleh mengorbankan lahan pertanian demi pembangunan sektor lain.
Berikut beberapa poin kebijakan yang disampaikan Xi:
- Penetapan batas minimum lahan pertanian nasional sebesar 120 juta hektare.
- Larangan konversi lahan pertanian menjadi lahan industri atau perumahan kecuali dalam situasi darurat yang telah disetujui oleh pemerintah pusat.
- Peningkatan investasi dalam teknologi pertanian modern, termasuk penggunaan varietas padi yang tahan iklim dan sistem irigasi cerdas.
- Pemberian subsidi kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Data terkait target produksi dan lahan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:
| Parameter | Target / Realisasi |
|---|---|
| Luas Lahan Pertanian Minimum | 120 juta hektare |
| Populasi Nasional | 1,4 miliar jiwa |
| Produksi Beras Tahunan | ≈150 juta ton |
| Investasi Teknologi Pertanian (2023) | US$ 30 miliar |
Xi menekankan bahwa menjaga lahan pertanian tidak hanya berhubungan dengan keamanan pangan, tetapi juga dengan stabilitas sosial dan ekonomi. Penurunan lahan pertanian dapat memicu kenaikan harga pangan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan keresahan publik.
Para pakar ekonomi Tiongkok menilai kebijakan ini sebagai langkah preventif yang penting. Dr. Li Wei, ekonom senior di Pusat Penelitian Pertanian, menyatakan bahwa “menjaga minimal 120 juta hektare lahan pertanian akan memberikan ruang bagi peningkatan produktivitas melalui inovasi, tanpa harus menambah luas lahan secara signifikan.”
Meski kebijakan ini mendapat sambutan positif, beberapa pihak mengkritisi bahwa pembatasan lahan dapat memperlambat proyek infrastruktur besar yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah menjanjikan akan menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan.
Dengan kebijakan baru ini, Tiongkok berupaya memastikan bahwa kebutuhan pangan bagi 1,4 miliar penduduknya tetap terjamin, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan strategis.
