Setapak Langkah – 04 April 2026 | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Timur menegaskan komitmen untuk menjaga keberlangsungan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di provinsi tersebut. Pernyataan itu muncul di tengah perbincangan tentang efisiensi anggaran yang menimbulkan kekhawatiran adanya pemangkasan tenaga kerja.
- Jaminan kontrak tetap berlaku hingga akhir masa tugas masing‑masing.
- Anggaran PPPK tidak akan dipotong secara signifikan dalam siklus anggaran mendatang.
- Pengawasan kinerja tetap dijalankan untuk memastikan produktivitas.
BKD menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong stabilitas tenaga kerja di sektor publik, sekaligus menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Pemerintah provinsi juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi berkala agar penggunaan dana PPPK tetap efisien tanpa mengorbankan kepastian kerja.
Dengan kebijakan ini, diharapkan tenaga kerja PPPK di Kalimantan Timur dapat terus berkontribusi pada program pembangunan daerah, sekaligus memberikan rasa aman bagi para pegawai yang selama ini mengabdi di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik.
