Setapak Langkah – 25 Mei 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa hingga akhir April 2025 masih terdapat 1.152 Satuan Penyedia Produk Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar tertib yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 8% dari total SPPG yang terdaftar masih berada dalam status belum tersertifikasi secara lengkap.
Penilaian BGN dilakukan secara berkala sejak awal tahun 2025 dengan mengacu pada kriteria kualitas produksi, keamanan pangan, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional. SPPG yang belum tertib biasanya mengalami kekurangan pada dokumen legalitas, prosedur kontrol mutu, atau belum melaksanakan audit internal yang diwajibkan.
Faktor Penyebab Keterlambatan
- Dokumentasi tidak lengkap – Banyak SPPG belum melengkapi izin operasional dan sertifikasi laboratorium.
- Keterbatasan sumber daya – Beberapa usaha kecil menghadapi tantangan dalam mengakses fasilitas pengujian dan pelatihan.
- Kurangnya sosialisasi – Informasi mengenai perubahan standar belum merata ke semua daerah.
Langkah Pembenahan yang Dijalankan BGN
- Pelaksanaan audit lapangan intensif pada bulan Maret hingga Mei 2025.
- Penyediaan modul pelatihan daring gratis untuk manajer kualitas SPPG.
- Pembentukan tim bantuan teknis di tiap provinsi untuk mendampingi proses perbaikan dokumen.
- Penetapan batas waktu akhir September 2025 bagi semua SPPG untuk menyelesaikan persyaratan tertib.
BGN menekankan bahwa penyelesaian proses tertib tidak hanya penting untuk menjaga keamanan konsumen, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produsen yang telah memenuhi standar. SPPG yang berhasil menata ulang proses produksi diperkirakan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen hingga 15% dalam satu tahun ke depan.
Pemerintah daerah juga diharapkan berperan aktif dengan menyediakan fasilitas uji laboratorium dan memfasilitasi akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin meningkatkan standar kualitas mereka.
Dengan komitmen bersama antara BGN, pemerintah daerah, dan pelaku industri, diharapkan angka SPPG yang belum tertib dapat berkurang secara signifikan sebelum akhir tahun 2025, sehingga standar kualitas layanan pangan di Indonesia terus meningkat.
