Setapak Langkah – 30 Juli 2026 | Jakarta, 2024 – Badan Pemeriksa Keuangan Nasional (BGN) secara resmi membuka Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center pada sebuah acara yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, perwakilan lembaga pengawas, dan unsur masyarakat sipil. Upaya ini merupakan langkah strategis BGN untuk meningkatkan transparansi dalam proses pemeriksaan keuangan serta menutup celah-celah yang memungkinkan praktik lobi pribadi.
Pusat baru ini berlokasi di gedung utama BGN di Jakarta dan dilengkapi dengan fasilitas berikut:
- Loket layanan satu pintu yang melayani permohonan data, laporan, dan klarifikasi publik secara cepat.
- Ruang media yang dilengkapi studio rekaman, ruang konferensi, dan perpustakaan digital untuk mendukung penyebaran informasi akurat.
- Platform daring terintegrasi yang memuat dashboard transparansi, termasuk statistik permohonan informasi dan respon BGN dalam waktu 48 jam.
Direktur Jenderal BGN, Dr. Andi Prasetyo, menyatakan bahwa pusat ini diharapkan dapat meminimalisir praktik lobi yang selama ini terjadi melalui jaringan informal. “Dengan adanya layanan terintegrasi, setiap pihak dapat mengakses data secara langsung tanpa harus mengandalkan perantara pribadi,” ujar Andi dalam sambutannya.
Selain meningkatkan akses informasi, BGN juga menargetkan pengurangan waktu penanganan permohonan publik sebesar 30 persen dalam enam bulan pertama operasional. Data historis menunjukkan bahwa rata‑rata waktu respon sebelumnya mencapai 72 jam, dengan beberapa kasus mengalami penundaan hingga satu minggu karena proses verifikasi yang berlapis.
Langkah ini mendapat dukungan luas dari lembaga anti‑korupsi dan organisasi masyarakat sipil yang menilai peningkatan transparansi sebagai fondasi penting dalam pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai bagian dari kebijakan baru, BGN akan menerbitkan laporan bulanan yang memuat jumlah permohonan, jenis informasi yang diminta, serta status penyelesaiannya.
Dengan keberlanjutan Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center, BGN berharap dapat memperkuat akuntabilitas publik, meminimalkan ruang gerak lobi pribadi, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawas keuangan nasional.
