Setapak Langkah – 16 Juni 2026 | Bad an Gizi Nasional (BGN) mengumumkan rencana evaluasi terhadap besaran insentif harian yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, setiap SPPG menerima dana sebesar Rp 6 juta per hari untuk mendukung program peningkatan status gizi di wilayah masing‑masing.
Evaluasi ini bertujuan menilai efektivitas penggunaan dana, menyesuaikan alokasi dengan capaian kinerja, serta memastikan transparansi pengelolaan anggaran. BGN menekankan bahwa penyesuaian insentif tidak hanya berfokus pada besaran nominal, melainkan juga pada mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban.
Berikut faktor‑faktor utama yang akan dipertimbangkan dalam proses evaluasi:
- Output program: Tingkat penurunan kasus gizi buruk dan stunting di daerah kerja SPPG.
- Efisiensi penggunaan dana: Persentase anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan langsung versus biaya administrasi.
- Keberlanjutan: Kemampuan SPPG untuk mempertahankan program setelah dana insentif berakhir.
- Kepatuhan laporan: Kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan serta hasil program.
Proses evaluasi dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan, dimulai pada kuartal berikutnya. Tim evaluasi terdiri dari ahli gizi, akuntan publik, serta perwakilan kementerian terkait. Hasil evaluasi akan dipublikasikan dalam bentuk laporan resmi dan menjadi dasar penetapan insentif selanjutnya.
Berbagai pihak merespon langkah ini dengan beragam pendapat. Pemerintah daerah mengharapkan kebijakan yang lebih fleksibel, sementara organisasi masyarakat sipil menekankan pentingnya akuntabilitas dan keterlibatan komunitas dalam perencanaan anggaran.
Jika penyesuaian insentif dilakukan, dampaknya dapat dirasakan dalam beberapa aspek, antara lain peningkatan kualitas layanan gizi, motivasi kerja tenaga kesehatan di lapangan, serta potensi pengurangan beban anggaran nasional jika penggunaan dana menjadi lebih optimal.
Dengan evaluasi yang transparan dan berbasis data, diharapkan SPPG dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam menurunkan angka gizi buruk, sekaligus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
