Setapak Langkah – 03 Agustus 2026 | Deputi III Badan Koordinasi Penegakan Hukum (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menegaskan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum dengan mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kejagung) untuk secara konsisten memberikan pembaruan terkait proses hukum mantan Jaksa Penuntut Umum (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Febrie Adriansyah, yang pernah menjabat sebagai Jampidsus, menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi dalam penanganan kasus-kasus tertentu. Penyidikan yang berlangsung selama beberapa bulan ini menimbulkan pertanyaan luas di kalangan masyarakat tentang kejelasan prosedur hukum dan timeline penyelesaiannya.
Kurnia Ramadhana menilai bahwa ketidakpastian informasi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa Kejagung harus menyediakan informasi yang akurat, teratur, dan mudah diakses mengenai setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.
- Memberikan laporan perkembangan secara periodik melalui kanal resmi Kejagung.
- Mengungkapkan alasan di balik setiap keputusan penting yang diambil dalam proses penuntutan.
- Menyediakan ruang tanya jawab atau forum publik bagi warga yang ingin memperoleh klarifikasi lebih lanjut.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta budaya akuntabilitas yang kuat, meminimalisir spekulasi, serta memperkuat legitimasi institusi peradilan. Bakom menegaskan komitmennya untuk terus memantau pelaksanaan permintaan ini dan siap memberikan dukungan teknis bila diperlukan.
