Setapak Langkah – 07 April 2026 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan apresiasi atas keterlibatan aktif warga dalam mengawasi kualitas pelayanan publik melalui aplikasi JAKI (Jakarta Keluhan). Warga dilaporkan telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam tindak lanjut laporan yang masuk.
Gubernur Anies Baswedan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan setiap aduan ditangani secara tepat waktu dan transparan. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memperkuat mekanisme pengawasan dengan menambah tim verifikasi, meningkatkan sistem pelaporan digital, serta mempercepat proses penanganan.
Berikut langkah-langkah yang akan diterapkan:
- Penambahan petugas verifikasi di setiap unit pelayanan untuk mengecek keabsahan aduan.
- Integrasi data JAKI dengan sistem internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) untuk mempercepat alur kerja.
- Pembaruan dashboard publik yang menampilkan status terkini setiap laporan secara real‑time.
- Penyediaan pelatihan rutin bagi petugas lapangan tentang prosedur penanganan aduan.
- Peningkatan kanal komunikasi, termasuk notifikasi SMS dan email kepada pelapor.
Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk melakukan evaluasi bulanan terhadap kinerja penanganan aduan, serta mengundang partisipasi warga melalui forum dialog terbuka. Diharapkan dengan langkah ini, kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah kota dapat kembali pulih.
Warga yang belum menggunakan JAKI diimbau untuk mengunduh aplikasi melalui toko resmi dan melaporkan segala permasalahan yang dihadapi. Setiap laporan akan diproses sesuai prosedur standar, dengan jaminan kerahasiaan dan hak atas informasi yang jelas.
