Setapak Langkah – 06 Juni 2026 | Sejumlah aktivis hak asasi manusia mengungkapkan bahwa mereka menjadi sasaran teror setelah secara terbuka mengkritik kebijakan dan tindakan pemerintah. Pengalaman mereka mencerminkan tekanan yang semakin intens terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.
- Pengawasan daring: Aktivis melaporkan akun media sosialnya dipantau secara intensif, termasuk penggunaan perangkat lunak pelacak untuk mengidentifikasi jaringan mereka.
- Ancaman fisik: Beberapa aktivis menerima surat anonim yang berisi ancaman kekerasan atau bahkan mengalami serangan langsung di tempat kerja atau rumah.
- Intimidasi keluarga: Anggota keluarga aktivis juga menjadi target, dengan tindakan seperti pemanggilan polisi tanpa dasar yang jelas atau penyebaran rumor yang merusak reputasi.
- Penolakan akses publik: Aktivis dilaporkan mengalami penolakan masuk ke ruang publik seperti pertemuan komunitas, atau dilarang berpartisipasi dalam acara resmi.
Kasus-kasus ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan organisasi non‑pemerintah (LSM) dan lembaga internasional yang memantau kebebasan sipil. Mereka menilai bahwa pola intimidasi ini dapat menurunkan partisipasi publik dalam proses demokrasi dan menghambat pengawasan terhadap kebijakan publik.
Beberapa aktivis menambahkan bahwa tindakan teror tersebut tidak selalu bersifat langsung, melainkan melalui tekanan psikologis yang bertujuan menakut‑nakan mereka untuk menghentikan kritik. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan jaminan perlindungan yang jelas serta menegakkan hukum secara adil.
Di tengah situasi ini, komunitas internasional menyerukan Indonesia untuk menegakkan standar hak asasi manusia yang diakui secara global, termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah menempatkan Indonesia pada daftar negara yang perlu meningkatkan perlindungan terhadap aktivis.
