Setapak Langkah – 03 April 2026 | Sejumlah akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Datokaraka Palu mengajukan usulan penting berupa kodifikasi regulasi pemilihan umum (Pemilu) sebagai langkah strategis untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Usulan tersebut disampaikan dalam sebuah forum yang dihadiri perwakilan lembaga penyelenggara Pemilu, praktisi politik, serta kalangan akademik.
Tujuan utama kodifikasi ini adalah menyatukan norma‑etika, standar operasional, dan mekanisme pengawasan yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan terpisah. Dengan merangkum semua ketentuan dalam satu kerangka hukum terpadu, diharapkan proses pemilu menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Beberapa poin penting yang diusulkan meliputi:
- Pembentukan kode etik nasional bagi seluruh pelaku Pemilu, termasuk penyelenggara, saksi, dan partai politik.
- Penguatan peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui mandat yang lebih jelas dalam menegakkan standar integritas.
- Penyusunan prosedur standar operasional (SOP) yang konsisten untuk seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara.
- Integrasi mekanisme sanksi administratif dan pidana yang dapat diterapkan secara seragam bila terjadi pelanggaran.
- Penyediaan mekanisme pemantauan independen oleh lembaga akademik dan lembaga survei untuk menilai kepatuhan regulasi.
Akademisi menekankan bahwa kodifikasi tidak hanya akan mempermudah implementasi regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Mereka berharap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menindaklanjuti usulan ini dengan menyusun rancangan undang‑undang atau peraturan pemerintah yang komprehensif.
Jika diterapkan, kodifikasi regulasi Pemilu diproyeksikan dapat mengurangi potensi kecurangan, meningkatkan partisipasi pemilih, serta memperkuat legitimasi hasil pemilu di mata masyarakat.
