Setapak Langkah – 14 Agustus 2026 | Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana pengetatan bea keluar emas menjelang akhir tahun, sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara yang selama ini masih berada pada level rendah.
Bea keluar emas saat ini berada pada tarif 0,1 persen dari nilai FOB (Free on Board). Purbaya berencana menaikkan tarif menjadi 0,15 persen dan menambahkan mekanisme pelaporan yang lebih ketat bagi eksportir.
- Tarif baru: 0,15% dari nilai FOB.
- Wajib melaporkan dokumen asal emas secara elektronik.
- Pembayaran bea dilakukan melalui sistem pembayaran daring pemerintah.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, penerimaan bea keluar emas hanya mencapai sekitar Rp 150 miliar per tahun, jauh di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Pendapatan dan Belanja Negara (RPBN).
Beberapa faktor penyebab rendahnya penerimaan meliputi:
- Volume ekspor emas yang relatif kecil dibandingkan komoditas lain.
- Kurangnya kepatuhan pelaporan dari sebagian eksportir.
- Penetapan tarif yang belum mencerminkan nilai pasar emas internasional.
Purbaya menegaskan bahwa pengetatan kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat industri pertambangan, melainkan untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal dan memastikan kontribusi yang adil dari sektor ekspor emas.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan bea keluar emas akan mendukung pembiayaan program-program prioritas pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
