Setapak Langkah – 10 Agustus 2026 | Alex Kawilarang, seorang aktivis hak asasi manusia yang dikenal tegas menentang ketidakadilan, kembali menarik sorotan publik setelah menyatakan bahwa perjuangannya bukanlah melawan negara Republik Indonesia, melainkan melawan sistem yang menindas dan mengabaikan hak warga.
Berawal dari laporan warga yang mengungkapkan kedatangan dua serdadu Belanda ke suatu wilayah, Kopral Satibi yang menerima laporan tersebut tampak panik. Kejadian ini memicu diskusi luas tentang keberadaan pasukan asing di tanah air serta implikasinya bagi kedaulatan dan keadilan sosial.
Kawilarang menegaskan bahwa fokus utama gerakannya adalah menuntut transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menolak label “anti-republik” yang sering dilemparkan kepadanya oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan kritiknya.
- Tujuan utama: Menghentikan praktik diskriminatif dan penindasan yang dilakukan oleh institusi tertentu.
- Strategi: Menggunakan jalur hukum, kampanye publik, dan dialog dengan lembaga pemerintah untuk memperbaiki kebijakan.
- Respon pemerintah: Pihak berwenang menegaskan komitmen terhadap kedaulatan, namun belum memberikan klarifikasi resmi terkait kehadiran serdadu asing.
Para pengamat menilai bahwa aksi Kawilarang mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap ketidakjelasan kebijakan pertahanan dan keamanan. Mereka menambahkan bahwa jika tidak ditangani secara konstruktif, isu ini dapat memperburuk ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Selain menyoroti masalah kehadiran pasukan asing, Kawilarang juga mengangkat kasus lain yang melibatkan pelanggaran hak pekerja, penindasan aktivis, dan diskriminasi dalam layanan publik. Ia menekankan bahwa semua masalah tersebut terhubung dalam satu benang merah: ketidakadilan struktural yang harus dipecahkan secara menyeluruh.
Dalam pernyataannya, Kawilarang menutup dengan ajakan kepada semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan warga, untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.
