Setapak Langkah – 06 Agustus 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penyitaan uang sebesar US$150.000 yang terkait dengan dugaan suap dalam proses pengajuan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Penangkapan dan penyitaan ini merupakan lanjutan dari serangkaian penggeledahan yang dilakukan KPK pada minggu lalu di dua wilayah, yakni Bandung, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten. Dalam penggeledahan tersebut, aparat menemukan dokumen dan bukti yang menguatkan indikasi adanya praktik korupsi pada pengelolaan restitusi pajak.
Berikut kronologi singkat perkembangan kasus:
- 10 Agustus 2024: KPK menerima laporan anonim tentang adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses restitusi pajak di Banjarmasin.
- 15 Agustus 2024: Tim intelijen KPK melakukan survei awal dan mengidentifikasi dua tersangka utama, seorang pegawai KPP Madya Banjarmasin dan seorang konsultan perpajakan.
- 20 Agustus 2024: Penggeledahan dilakukan di kantor cabang KPP di Bandung serta rumah salah satu tersangka di Tangerang.
- 22 Agustus 2024: KPK menyita uang tunai US$150.000 yang diduga merupakan hasil suap.
Pejabat KPK menegaskan bahwa kasus ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memberantas korupsi di sektor perpajakan, yang selama ini dianggap rawan penyalahgunaan. “Kami tidak akan segan mengusut setiap indikasi korupsi, baik di level pusat maupun daerah,” ujar Ketua KPK dalam konferensi pers.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menyatakan akan meningkatkan pengawasan internal dan memperketat prosedur restitusi pajak. Diharapkan langkah ini dapat mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.
Kasus ini juga memicu perdebatan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di institusi yang berhubungan langsung dengan penerimaan pajak.
