Setapak Langkah – 05 Agustus 2026 | SETARA Institute kembali mengeluarkan pernyataan kritis terhadap penanganan kasus hukum yang melibatkan aktivis Febrie Adriansyah. Menurut lembaga tersebut, proses yang dijalankan Kejaksaan Agung (Kejagung) kurang transparan dan menimbulkan keraguan akan independensi penegakan hukum.
Febrie Adriansyah, yang diketahui sebagai tokoh masyarakat yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah, saat ini berada dalam proses penyelidikan yang dipimpin Kejagung. Namun, SETARA menilai bahwa dokumen-dokumen penting belum dibuka untuk publik, sementara informasi mengenai tahapan penyelidikan tersebar secara terbatas.
Berkenaan dengan hal tersebut, SETARA Institute menuntut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengambil alih penanganan kasus ini. Lembaga tersebut berargumen bahwa KPK memiliki mandat yang lebih kuat dalam mengawasi penyalahgunaan kekuasaan dan dapat menjamin proses yang lebih akuntabel serta bebas dari intervensi politik.
Dalam pernyataannya, perwakilan SETARA menekankan beberapa poin utama:
- Penegakan hukum harus dilakukan secara independen tanpa tekanan dari pihak manapun.
- Kejagung wajib mempublikasikan semua dokumen terkait kasus Febrie Adriansyah untuk memastikan transparansi.
- KPK harus segera menilai kelayakan pengambilalihan kasus dan melaporkan hasilnya kepada publik.
- Pemerintah harus menyediakan mekanisme pengawasan yang kuat bagi lembaga penegak hukum.
KPK belum memberikan respons resmi terkait permintaan tersebut, namun sejumlah pengamat hukum memperkirakan bahwa pengalihan wewenang dapat memperlambat proses penyelidikan yang sudah berjalan. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil menyambut baik potensi intervensi KPK sebagai upaya memperkuat akuntabilitas.
Kasus Febrie Adriansyah menjadi sorotan publik karena menyingkap dinamika antara lembaga penegak hukum dan kekuatan politik di Indonesia. SETARA Institute berharap agar proses hukum selanjutnya dapat menjadi contoh transparansi dan keadilan yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas.
