Setapak Langkah – 31 Juli 2026 | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan pentingnya penjelasan konkret terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja diumumkan. Menurutnya, tanggung jawab untuk menindaklanjuti keputusan tersebut berada pada Kementerian Keuangan, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Putusan MK yang dimaksud menyangkut alokasi dana bagi program gizi yang harus diprioritaskan dan tidak boleh dipotong tanpa prosedur yang sah. Sudaryono menilai hal ini berdampak langsung pada program-program BGN.
Dalam pernyataan resminya, Sudaryono meminta agar BGN dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada Menteri Keuangan mengenai langkah-langkah operasional, jadwal pencairan dana, serta mekanisme pengawasan yang akan diterapkan.
- Identifikasi sumber dana yang dialokasikan sesuai putusan MK.
- Penetapan timeline pencairan dana kepada program gizi nasional.
- Pengawasan penggunaan dana melalui mekanisme transparan.
Sudaryono menambahkan bahwa koordinasi yang kuat antara BGN dan Kementerian Keuangan sangat krusial untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga, khususnya dalam bidang gizi, dapat terpenuhi secara tepat waktu.
Ia juga mengingatkan bahwa kegagalan dalam menindaklanjuti putusan MK dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi masalah gizi.
Untuk itu, BGN siap bekerja sama secara intensif dengan Kementerian Keuangan, sekaligus mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan.
