Setapak Langkah – 31 Juli 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali bahwa alokasi dana untuk pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh dikurangi, mengingat mandat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama bagi pembangunan bangsa.
MK memperingatkan bahwa setiap upaya pengurangan alokasi anggaran pendidikan harus melalui prosedur konstitusional yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melibatkan evaluasi dampak terhadap kualitas layanan pendidikan.
- Pendidikan termasuk dalam prioritas utama APBN.
- Pengurangan anggaran harus melalui proses konstitusional yang jelas.
- Pemerintah wajib menjamin kesinambungan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Berikut contoh alokasi anggaran pendidikan dalam beberapa tahun terakhir:
| Tahun | Anggaran Pendidikan (Triliun Rp) |
|---|---|
| 2023 | 1,5 |
| 2024 | 1,6 |
MK berharap bahwa pemerintah pusat dan daerah akan memperhatikan peringatan ini demi menjaga kualitas pendidikan nasional, serta memastikan bahwa tidak ada pemotongan anggaran yang dapat merugikan masa depan generasi muda Indonesia.
