Setapak Langkah – 07 Juli 2026 | Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program perdagangan karbon hutan, sebuah inisiatif yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung konservasi hutan. Program ini mendapat pujian dari Hashim Djojohadikusumo, yang menyatakan bahwa inisiatif tersebut merupakan salah satu program pemerintah paling berhasil.
Program perdagangan karbon hutan memungkinkan pemilik lahan hutan, baik swasta maupun masyarakat, untuk menjual kredit karbon yang dihasilkan dari upaya penanaman kembali, pemeliharaan, dan pengelolaan hutan secara lestari. Setiap ton CO₂ yang diserap oleh hutan dapat dikonversi menjadi satu kredit karbon yang dapat diperdagangkan di pasar domestik maupun internasional.
Berikut adalah langkah‑langkah utama dalam pelaksanaan program:
- Identifikasi dan pendaftaran lahan hutan yang memenuhi kriteria konservasi.
- Pengukuran stok karbon menggunakan metode remote sensing dan survei lapangan.
- Penerbitan kredit karbon berdasarkan hasil verifikasi independen.
- Penjualan kredit karbon melalui bursa resmi yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Pemanfaatan hasil penjualan untuk reinvestasi dalam program reforestasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Hashim menekankan bahwa mekanisme ini tidak hanya memberikan insentif ekonomi bagi pemilik hutan, tetapi juga membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi nasional yang telah ditetapkan dalam komitmen Paris Agreement. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini dapat menjadi model bagi negara‑negara lain di kawasan tropis.
Pengamat lingkungan menilai bahwa transparansi dalam verifikasi kredit dan kontrol kualitas akan menjadi faktor penentu keberlanjutan program. Pemerintah berjanji akan memperkuat regulasi serta meningkatkan kapasitas lembaga pengawas untuk memastikan integritas pasar karbon.
Dengan dimulainya perdagangan karbon hutan, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kontribusi pada mitigasi perubahan iklim sekaligus memulihkan ekosistem hutan yang selama ini terancam. Keberhasilan program ini akan menjadi indikator penting dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian alam.
