Setapak Langkah – 05 Juli 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa mereka telah mengamankan bukti yang mengindikasikan adanya penerimaan uang oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) melalui amplop yang diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menhut).
Berikut rangkaian fakta utama yang terungkap:
- Bupati Kuansing yang bersangkutan adalah Raja Juli Antoni, yang menjabat sejak 2021.
- Amplop berisi uang tunai dipersembahkan secara pribadi kepada Menhut pada pertemuan yang tidak diatur secara resmi.
- KPK memperoleh amplop tersebut pada pemeriksaan kepatuhan keuangan yang dilakukan pada bulan Mei 2024.
- Saksi internal KPK menyatakan bahwa amplop tersebut diserahkan dalam kondisi tertutup dan tidak ada catatan resmi pada agenda pertemuan.
- Penyidik kini tengah melakukan analisis forensik terhadap uang dan dokumen terkait untuk memastikan alur peredaran dana.
Menhut menanggapi tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya suap atau gratifikasi dan menolak segala tuduhan yang belum terbukti. Ia menegaskan komitmen untuk menjaga integritas institusi dan bersedia bekerja sama dengan KPK dalam proses penyelidikan.
Reaksi publik dan lembaga pengawas lainnya pun menguatkan tekanan agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Beberapa organisasi anti‑korupsi meminta agar penyelidikan dipercepat dan hasilnya dipublikasikan secara lengkap.
Jika terbukti, Bupati Kuansing dapat dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian, serta tindakan pidana sesuai Undang‑Undang Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini juga menambah deretan investigasi KPK terhadap pejabat daerah yang diduga terlibat dalam praktik suap.
Pengawasan internal KPK terus berlanjut, dengan harapan dapat mencegah terulangnya kasus serupa dan menegakkan prinsip tata kelola bersih di lingkungan pemerintahan daerah.
