Setapak Langkah – 05 Juli 2026 | Beberapa hari belakangan, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China mengumumkan pengangkatan dua jenderal baru ke posisi strategis. Keputusan ini muncul setelah rangkaian pemecatan pejabat militer yang diduga terlibat korupsi, bagian dari upaya reformasi yang dipimpin Partai Komunis China (PKC) dan Presiden Xi Jinping.
Pengangkatan tersebut mencakup:
- Jenderal Li Wei – ditunjuk sebagai Kepala Staf Departemen Logistik, menggantikan posisi yang kosong setelah pensiun dan penyelidikan korupsi.
- Jenderal Zhang Yong – dipercaya memimpin Divisi Operasi Udara, menggantikan perwira yang dijatuhkan hukuman disipliner.
Serangkaian pemecatan yang terjadi sejak awal tahun ini mencakup lebih dari 30 pejabat senior, termasuk komandan wilayah, kepala departemen, dan pejabat intelijen. Data resmi belum mengungkapkan jumlah total, namun diperkirakan menembus ratusan ribu personel di seluruh angkatan bersenjata.
| Jabatan | Jumlah Dipekerjakan |
|---|---|
| Komandan wilayah | 12 |
| Kepala departemen | 8 |
| Pejabat intelijen | 5 |
Para analis menilai langkah ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, membersihkan struktur komando dari elemen yang dianggap tidak setia atau korup, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, memperkuat kontrol partai atas militer, memastikan bahwa kebijakan Xi Jinping dijalankan tanpa gangguan internal.
Reformasi ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kembali rasa loyalitas di kalangan prajurit, dengan menekankan nilai disiplin, integritas, dan kepatuhan terhadap garis partai. Sementara itu, observasi internasional mencatat bahwa perubahan kepemimpinan ini dapat mempengaruhi kebijakan pertahanan China, terutama dalam konteks ketegangan di Laut China Selatan dan hubungan dengan Amerika Serikat.
Meski demikian, beberapa pengamat memperingatkan bahwa penggantian pejabat tidak serta-merta menyelesaikan akar permasalahan korupsi yang telah meresap lama. Dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih ketat, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta budaya militer yang menolak praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.
