Setapak Langkah – 04 Juli 2026 | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi senilai sekitar Rp3,5 miliar oleh Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim (SAF). Uang tersebut diduga terkait praktik jual beli jabatan kepala sekolah di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
- Jumlah gratifikasi: sekitar Rp3,5 miliar.
- Target: jabatan kepala sekolah di beberapa kecamatan di Langkat.
- Metode: pembayaran melalui transfer bank, uang tunai, dan penyediaan fasilitas lainnya.
- Waktu transaksi: diperkirakan antara 2021 hingga awal 2024.
KPK menilai tindakan tersebut melanggar Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal tentang gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Penyidik kini sedang memproses surat perintah penahanan dan permohonan penyerahan barang bukti kepada Kejaksaan.
Pihak Bupati Langkat belum memberikan pernyataan resmi. Sementara itu, pemerintah provinsi dan DPRD Kabupaten Langkat menyatakan keprihatinan dan menuntut proses hukum yang transparan serta penegakan sanksi tegas.
Masyarakat luas menanggapi kasus ini dengan keprihatinan tinggi, mengingat dampaknya pada kualitas pendidikan di daerah serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Aktivis anti‑korupsi menekankan pentingnya reformasi dalam proses rekrutmen dan promosi kepala sekolah agar bebas dari intervensi politik dan suap.
Jika terbukti, Bupati Langkat dapat dijerat dengan tuduhan korupsi, gratifikasi, serta penyalahgunaan wewenang, dengan ancaman hukuman penjara yang signifikan serta pemulihan kerugian negara. Kasus ini juga menjadi contoh bagi upaya pencegahan praktik jual beli jabatan di sektor pendidikan.
