Setapak Langkah – 02 Juli 2026 | Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam keputusan awal Knesset Israel yang menyetujui rancangan Undang-Undang (RUU) yang berpotensi melarang azan, panggilan adzan, di tempat-tempat umum. OKI menilai langkah tersebut melanggar kebebasan beragama dan menyinggung hak umat Muslim di Israel serta di seluruh dunia.
Rancangan tersebut, yang belum menjadi undang-undang, mencakup larangan penggunaan pengeras suara untuk memanggil umat Islam ke salat, serta pembatasan simbol-simbol Islam lainnya. Pemerintah Israel mengklaim tujuan RUU adalah menjaga ketertiban umum, namun OKI menilai alasan tersebut sebagai kedok untuk menindas minoritas Muslim.
Dalam pernyataannya, Sekjen OKI menegaskan bahwa azan merupakan bagian integral dari praktik keagamaan Islam dan tidak boleh dibatasi oleh kebijakan sekuler. Ia menambah, “Setiap upaya yang menghalangi kebebasan beribadah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh negara-negara modern.”
Reaksi dari pemerintah Israel belum resmi dipublikasikan, namun sejumlah organisasi hak asasi manusia internasional memperingatkan bahwa RUU semacam ini dapat memperburuk ketegangan antar komunitas agama di wilayah tersebut. Beberapa negara Muslim menyatakan keprihatinan dan menyerukan dialog lintas agama untuk menghindari eskalasi konflik.
- OKI menyerukan penarikan RUU dan meminta dialog terbuka antara pemerintah Israel dan perwakilan umat Islam.
- Organisasi hak asuransi menilai RUU melanggar konvensi internasional tentang kebebasan beragama.
- Beberapa negara Muslim mengusulkan resolusi di forum internasional untuk menolak pembatasan azan.
Jika RUU tersebut menjadi undang-undang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh komunitas Muslim di Israel, melainkan juga dapat menjadi preseden bagi pembatasan kebebasan beragama di negara lain. OKI menekankan pentingnya menghormati pluralisme dan menolak segala bentuk diskriminasi agama.
