Setapak Langkah – 02 Juli 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima laporan mengenai dugaan praktik pemerasan yang bertujuan menghalangi proses deportasi warga negara asing (WNA) yang bermasalah oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Menurut penyelidikan awal, sejumlah oknum yang tidak disebutkan namanya diduga meminta suap atau imbalan lain kepada pejabat imigrasi agar proses deportasi WNA dapat dihentikan atau ditunda.
Kasus ini muncul setelah munculnya sejumlah laporan media yang menyoroti penundaan deportasi WNA dengan latar belakang dugaan adanya intervensi pihak luar. KPK menegaskan bahwa setiap bentuk pemerasan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses imigrasi merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi pidana serta administrasi.
Berikut poin-poin utama yang diungkapkan oleh KPK dalam pernyataan resmi:
- Pengaduan masuk melalui saluran whistleblowing KPK pada awal pekan ini.
- Diduga terdapat permintaan uang atau barang berharga kepada petugas imigrasi sebagai imbalan agar WNA yang seharusnya dideportasi tidak diproses.
- Pejabat imigrasi yang terlibat masih dalam tahap identifikasi, dan KPK telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan penyelidikan bersama.
- Jika terbukti, pelaku dapat dikenai Pasal 12 ayat (1) UU KPK yang mengatur tentang penyuapan pejabat publik.
KPK menekankan pentingnya integritas dalam penegakan hukum, khususnya pada lembaga yang berhubungan langsung dengan keamanan dan kedaulatan negara seperti Imigrasi. “Kami tidak akan mentolerir praktik korupsi yang dapat merusak kredibilitas institusi negara,” ujar Ketua KPK dalam konferensi pers.
Pihak Imigrasi juga mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menolak segala bentuk pemerasan dan berkomitmen untuk menindak tegas oknum yang terlibat. Mereka menambahkan bahwa proses deportasi akan tetap berjalan sesuai prosedur hukum tanpa intervensi tidak sah.
Kasus ini menambah daftar contoh korupsi yang melibatkan pejabat publik di sektor penegakan hukum. Masyarakat diharapkan dapat terus mengawasi dan melaporkan tindakan tidak wajar melalui kanal resmi, demi memperkuat akuntabilitas pemerintah.
