Setapak Langkah – 02 Juli 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencampuri putusan hakim dalam kasus mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
Kasus Nadiem bermula dari dugaan pelanggaran prosedur dalam pengadaan barang dan jasa yang terjadi pada masa menjabatnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 Mei 2024 memutuskan Nadiem bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun serta denda administratif. Putusan tersebut menjadi sorotan publik karena menyangkut seorang tokoh politik tinggi.
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Yusril menyampaikan bahwa prinsip independensi peradilan harus tetap dijaga. “Pemerintah tidak akan mengintervensi vonis hakim. Kami menghormati proses hukum yang berjalan,” ujar Yusril. Namun, ia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak puas dengan hasil putusan tersebut dan berencana mengajukan banding melalui jalur hukum yang tersedia.
Yusril menegaskan bahwa upaya banding akan difokuskan pada aspek-aspek prosedural, termasuk pertimbangan bukti dan penerapan hukum yang tepat. “Kami akan mengajukan banding bukan karena ingin mempengaruhi hakim, melainkan untuk memastikan keadilan ditegakkan secara menyeluruh,” kata dia.
Reaksi dari pihak lain beragam. Beberapa partai politik menyambut pernyataan Yusril sebagai tanda komitmen pemerintah terhadap supremasi hukum, sementara organisasi masyarakat sipil menuntut transparansi lebih lanjut dalam proses banding.
Jika banding berhasil, Nadiem berpotensi memperoleh pengurangan hukuman atau bahkan pembebasan dari vonis. Sebaliknya, kegagalan upaya tersebut dapat memperkuat preseden bahwa pejabat tinggi tidak kebal hukum.
