Prabowo Singgung Pengelolaan Tambang Ilegal Selama 8 Tahun, Uang Negara Ratusan Miliar Hilang Setiap Bulan

Setapak Langkah – 24 Juni 2026 | Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Istana Kepresidenan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyoroti masalah pengelolaan tambang ilegal yang telah berlangsung selama delapan tahun terakhir. Menurutnya, aktivitas tambang yang tidak memiliki izin resmi telah mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulannya.

Prabowo menegaskan bahwa kerugian tersebut bukan sekadar angka teoritis, melainkan dampak nyata yang menggerogoti pendapatan negara dan mengancam kelestarian lingkungan. Ia menambahkan bahwa selama delapan tahun terakhir, belum ada langkah konkret yang berhasil menertibkan praktik tambang liar di wilayah-wilayah rawan, terutama di provinsi-provinsi dengan sumber daya mineral yang melimpah.

Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Prabowo:

• Tambang ilegal beroperasi secara sistematis tanpa kontrol pemerintah.
• Setiap bulan, kerugian yang diderita negara diperkirakan berada di kisaran Rp300‑500 miliar.
• Kurangnya pengawasan di lapangan mempermudah praktik korupsi dan suap pada pejabat lokal.
• Kerusakan lingkungan, termasuk pencemaran air dan degradasi lahan, semakin parah.

Prabowo mengusulkan tiga langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut:

1. Penguatan lembaga pengawas tambang dengan wewenang investigatif yang lebih luas.
2. Penerapan sistem digitalisasi izin tambang berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi.
3. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, termasuk sanksi administratif dan pidana yang berat.

Data estimasi kerugian selama delapan tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Selain menuntut perbaikan pengawasan, Prabowo juga mengingatkan pentingnya sinergi antara kementerian terkait, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh jaringan tambang ilegal. Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa langkah-langkah tegas yang diambil segera akan menghentikan aliran uang negara yang selama ini mengalir ke tangan oknum.