Setapak Langkah – 19 Juni 2026 | Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menekankan pentingnya pemerintah meningkatkan disiplin fiskal, mengoptimalkan diplomasi ekonomi, dan mempercepat transformasi sektor riil guna menambah ruang fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran mendatang.
Anggota komisi menyoroti bahwa tekanan fiskal semakin besar akibat fluktuasi harga komoditas global, penurunan penerimaan pajak, serta kebutuhan belanja publik yang terus meningkat. Oleh karena itu, mereka mengusulkan tiga langkah strategis utama:
- Penguatan disiplin fiskal: Penegakan target defisit dan rasio utang publik yang berkelanjutan, serta peningkatan efisiensi belanja negara.
- Diplomasi ekonomi yang proaktif: Memperluas kerja sama perdagangan, menarik investasi asing langsung, serta memanfaatkan perjanjian bilateral dan multilateral untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa.
- Transformasi sektor riil: Mempercepat digitalisasi industri, mendukung inovasi di bidang manufaktur, pertanian, dan energi terbarukan untuk meningkatkan produktivitas nasional.
Komisi XI menekankan bahwa langkah‑langkah tersebut tidak hanya akan menambah penerimaan negara, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal. Mereka mengharapkan pemerintah menyusun kebijakan yang selaras dengan agenda reformasi fiskal dan memprioritaskan proyek‑proyek infrastruktur yang dapat menghasilkan multiplier effect bagi perekonomian.
Dalam rapat pleno, beberapa anggota komisi menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat penting untuk menghindari duplikasi program serta memastikan pelaksanaan yang tepat waktu. Mereka juga menuntut transparansi dalam pelaporan hasil diplomasi ekonomi sehingga DPR dapat melakukan pengawasan yang efektif.
Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan ruang fiskal APBN dapat diperluas, memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan anggaran pada sektor‑sektor prioritas tanpa menambah beban utang yang berlebihan.
