Setapak Langkah – 14 Juni 2026 | Dalam sebuah pernyataan publik, mantan Menteri Keuangan Sudirman Said menegaskan pentingnya menahan diri dari kultus kekuasaan di kalangan petinggi negara. Ia menekankan bahwa etika kepemimpinan harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas publik, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat institusi negara.
Latar Belakang Peringatan
Sudirman Said mengingatkan bahwa beberapa dekade terakhir Indonesia telah menyaksikan fenomena pemusatan kekuasaan yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi. Contoh-contoh seperti penunjukan pejabat tanpa proses transparan, serta kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu, menjadi indikator perlunya pembaruan budaya kepemimpinan.
Nilai Etika dalam Kepemimpinan
- Menerapkan prinsip transparansi dalam setiap keputusan penting.
- Melakukan evaluasi kinerja secara periodik dengan melibatkan lembaga independen.
- Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Dampak Positif Bagi Negara
Jika nilai etika diterapkan secara konsisten, diharapkan institusi negara akan menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan global. Hal ini juga akan memperkuat mekanisme checks and balances serta menurunkan risiko korupsi.
Sudirman Said menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh petinggi negara untuk meneladani nilai‑nilai kepemimpinan yang beretika, sehingga Indonesia dapat terus maju dalam bingkai demokrasi yang sehat.
