Setapak Langkah – 11 Juni 2026 | Menurut survei yang dilakukan oleh Adidaya Institute, mayoritas masyarakat Indonesia menunjukkan sikap optimis terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Survei ini melibatkan lebih dari 1.200 responden yang dipilih secara representatif di seluruh wilayah Indonesia.
Hasil utama survei menunjukkan bahwa 71% responden percaya bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menindak kasus korupsi, sementara 15% masih meragukan efektivitas langkah-langkah yang diambil. Sisanya, yaitu 14%, belum memiliki pendapat yang jelas.
Berikut adalah rangkuman temuan penting dari survei:
- Mayoritas responden (71%) menilai kebijakan anti‑korupsi pemerintah sebagai berjalan dengan baik.
- 15% menganggap upaya pemerintah masih kurang tegas dalam penegakan hukum.
- 14% belum memiliki penilaian karena merasa informasi yang tersedia masih terbatas.
Selain persepsi umum, survei juga menelaah kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Sebanyak 68% menyatakan percaya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama yang mampu mengusut kasus korupsi secara independen.
Data mengenai tingkat kepuasan terhadap program-program anti‑korupsi terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:
| Aspek | Persentase Responden |
|---|---|
| Komitmen pemerintah | 71% |
| Keefektifan kebijakan | 62% |
| Kepercayaan pada KPK | 68% |
| Kepuasan atas transparansi | 55% |
Para ahli menilai bahwa optimisma publik ini dapat menjadi dorongan positif bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan anti‑korupsi, meningkatkan transparansi, dan menegakkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan agar kepercayaan tidak berkurang seiring waktu.
Secara keseluruhan, survei ini menggambarkan harapan tinggi masyarakat Indonesia terhadap agenda pemberantasan korupsi, sekaligus menuntut pemerintah untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program anti‑korupsi.
