Setapak Langkah – 11 Juni 2026 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh opini WTP (Waktu Tindak Lanjut) yang menilai kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa provinsi ini berhasil mencatatkan capaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berada di atas rata-rata nasional.
Berikut rangkuman pencapaian utama dibandingkan dengan rata‑rata nasional:
| Kriteria | Pemprov Jatim | Rata‑Rata Nasional |
|---|---|---|
| Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti | 92% | 78% |
| Rata‑rata waktu penyelesaian (hari) | 45 hari | 68 hari |
| Skor transparansi laporan keuangan | 8,7/10 | 7,2/10 |
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa peningkatan ini bukan sekadar angka, melainkan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang lebih terbuka dan akuntabel, dana publik dapat dialokasikan lebih tepat sasaran, mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di seluruh Jawa Timur.
Selain itu, pemprov Jatim terus memperkuat sinergi antara dinas keuangan, Bappeda, dan lembaga pengawasan internal. Program pelatihan berkelanjutan bagi pejabat daerah dan penerapan teknologi informasi untuk real‑time reporting menjadi bagian integral dari strategi peningkatan akuntabilitas.
Keberhasilan meraih opini WTP ini diharapkan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
