Setapak Langkah – 09 Juni 2026 | Beredar di media sosial, khususnya Facebook, sebuah postingan yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Pigai, menyatakan bahwa penangkapan kepala Badan Gubernur Nasional (BGN) merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Klaim tersebut cepat menyebar dan menimbulkan perdebatan di kalangan netizen.
Setelah ditelusuri, tidak ada rekaman atau pernyataan resmi dari Menteri Pigai yang menyebutkan hal tersebut. Pihak Kementerian HAM melalui juru bicara menegaskan bahwa tidak ada komentar yang mengaitkan penangkapan tersebut dengan pelanggaran HAM. Pernyataan yang beredar ternyata merupakan interpretasi keliru atas sebuah konferensi pers yang membahas penegakan hukum secara umum.
Berikut rangkaian fakta terkait kasus ini:
- Penangkapan kepala BGN: Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 5 Mei 2024 karena diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.
- Alasan penangkapan: Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, termasuk dokumen keuangan dan saksi mata, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang.
- Respons resmi Kementerian HAM: Menyatakan bahwa proses hukum tetap harus menghormati prinsip HAM, namun tidak ada pelanggaran yang terjadi selama penangkapan karena prosedur sudah sesuai dengan Undang-Undang.
- Reaksi publik: Beberapa pengguna media sosial mengkritik penangkapan tersebut, sementara yang lain menilai bahwa tindakan penegakan hukum sudah tepat.
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarkan. Penyebaran hoaks dapat menimbulkan kepanikan dan menodai citra institusi negara. Masyarakat disarankan untuk selalu memeriksa sumber resmi, seperti situs web pemerintah atau pernyataan resmi kementerian, sebelum mempercayai atau membagikan berita.
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya memerangi penyebaran berita palsu melalui edukasi literasi digital dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks.
