Setapak Langkah – 07 Juni 2026 | Asosiasi Petani Sawit Indonesia (APSI) menyatakan keberatan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Menurut asosiasi, kebijakan baru tersebut menimbulkan ketidakselarasan dengan janji-janji yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, dalam pidatonya baru-baru ini mengenai dukungan bagi petani dan peningkatan nilai ekspor kelapa sawit.
Beberapa poin utama yang dikeluhkan oleh petani sawit antara lain:
- Penetapan kuota ekspor yang ketat dapat menurunkan pendapatan petani kecil.
- Persyaratan administratif yang rumit meningkatkan beban birokrasi bagi pelaku usaha sawit.
- Ketidakjelasan mekanisme penetapan harga dasar komoditas berpotensi merugikan produsen lokal.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani dan memperluas akses pasar internasional bagi produk kelapa sawit. Namun, APSI menilai bahwa PP Nomor 24 justru membatasi kemampuan petani untuk mengekspor secara bebas, sehingga kontradiktif dengan visi yang diusung dalam pidato tersebut.
APSI menuntut pemerintah untuk meninjau kembali peraturan ini dan melakukan dialog terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani, pelaku industri, dan lembaga keuangan. Asosiasi berharap adanya penyesuaian kebijakan yang lebih selaras dengan aspirasi petani serta menjaga daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar global.
Jika tidak ada perubahan, asosiasi mengancam akan menggalang aksi protes secara damai di ibu kota serta mengajukan permohonan revisi regulasi kepada kementerian terkait. Hal ini menandakan ketegangan antara kebijakan pemerintah pusat dan harapan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
