Setapak Langkah – 07 Juni 2026 | Pihak Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Pelabuhan, tengah meninjau kembali kebijakan denda bagi importir yang secara sengaja membiarkan kontainer atau barang impor menumpuk lama di area pelabuhan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kepadatan pelabuhan yang menghambat alur logistik nasional.
Kondisi penumpukan barang di pelabuhan tidak hanya memperlambat proses bongkar muat, tetapi juga menambah biaya operasional bagi pemilik kapal, terminal, serta mengganggu jadwal pengiriman ke konsumen akhir. Menurut data internal kementerian, dalam tiga bulan terakhir terjadi peningkatan 18% pada volume barang yang tertahan lebih dari 30 hari.
Untuk mengurangi dampak tersebut, Purbaya (Direktur Utama Direktorat Pelabuhan) mengusulkan beberapa skenario peningkatan denda, antara lain:
- Penambahan tarif denda harian sebesar 0,5% dari nilai barang yang tertahan.
- Pengenaan denda satu kali sebesar 10% nilai FOB bagi importir yang melanggar lebih dari dua kali dalam setahun.
- Penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin masuk pelabuhan sementara selama 7 hari.
Selain itu, kementerian juga mempertimbangkan pemberian insentif bagi importir yang berhasil mengosongkan kontainer dalam jangka waktu yang ditetapkan, seperti pengurangan tarif layanan pelabuhan.
Penguatan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan importir, mempercepat perputaran barang, dan menurunkan biaya logistik secara keseluruhan. Pada pertemuan terakhir, para pemangku kepentingan sepakat untuk melakukan evaluasi lebih lanjut dan menyusun draft regulasi yang akan dipublikasikan dalam tiga bulan mendatang.
