Setapak Langkah – 03 Juni 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat panggilan kepada Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PP), Japto Soerjosoemarno, beserta Rita Widyasari. Panggilan tersebut terkait penyelidikan dugaan gratifikasi yang diduga berasal dari proses perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di wilayah Kutai, Kalimantan Timur.
Dalam surat panggilan, KPK menuntut kehadiran Japto dan Rita pada tanggal tertentu di Kantor KPK Jakarta untuk memberikan keterangan dan melengkapi dokumen terkait. Kedua pihak belum memberikan tanggapan resmi hingga saat ini.
Penyelidikan ini menambah daftar kasus korupsi di sektor pertambangan yang melibatkan pejabat politik dan tokoh partai. Pemerintah pusat dan daerah telah berkomitmen memperketat pengawasan terhadap proses perizinan pertambangan guna mencegah praktik korupsi serupa di masa mendatang.
Jika terbukti menerima gratifikasi, Japto Soerjosoemarno dan Rita Widyasari dapat dikenai sanksi administratif, denda, maupun pidana penjara sesuai Undang‑Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, partai PP dapat menghadapi konsekuensi internal, termasuk pencabutan jabatan atau tindakan disiplin lainnya.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dalam pemberian IUP batu bara di Kutai, wilayah kaya sumber daya alam namun sering menjadi sorotan karena masalah lingkungan dan sosial. Masyarakat dan LSM menuntut agar proses perizinan dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
