Setapak Langkah – 03 Juni 2026 | Pemerintah Indonesia mengakui adanya kekurangan tenaga pendidik yang signifikan. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa pada 2023 masih terdapat kurang lebih 100.000 guru yang belum terpenuhi kebutuhan di tingkat SD, SMP, dan SMA. Kekurangan ini diperkirakan akan meningkat seiring pertumbuhan jumlah siswa yang mencapai 30 juta anak usia sekolah.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Cilegon, Banten, mengambil langkah berbeda dengan mempertahankan tenaga pendidik non-ASN (pegawai negeri sipil) sebagai upaya cepat mengatasi celah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Dr. H. Rudi Hartono, menjelaskan bahwa penempatan guru non-ASN memungkinkan proses rekrutmen yang lebih fleksibel dan dapat langsung mengisi lowongan di sekolah‑sekolah yang paling membutuhkan.
Pemerintah pusat telah menetapkan target penataan tenaga non‑ASN di seluruh instansi pemerintah paling lambat akhir 2026. Rencana tersebut meliputi tiga fase utama:
- Fase I (2024‑2025): Inventarisasi lengkap tenaga non‑ASN, termasuk guru, tenaga kependidikan, dan staf administrasi.
- Fase II (2025‑2026): Penetapan kriteria seleksi dan penyusunan regulasi yang mengatur status kepegawaian serta jalur karier bagi non‑ASN.
- Fase III (akhir 2026): Implementasi skema pengangkatan menjadi ASN atau kontrak jangka panjang, disertai pelatihan kompetensi sesuai standar nasional.
Keputusan Cilegon untuk tetap mengandalkan guru non‑ASN menuai beragam tanggapan. Serikat Pendidik Indonesia (SPI) mengapresiasi kebijakan tersebut sebagai solusi jangka pendek, namun menekankan pentingnya kepastian hukum dan kesejahteraan bagi guru yang bekerja tanpa status ASN. Sementara itu, walikota Cilegon, Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus dievaluasi demi menjamin kualitas pendidikan dan kepuasan tenaga pendidik.
Jika target penataan tenaga non‑ASN berhasil tercapai tepat waktu, diharapkan tekanan terhadap kekurangan guru dapat berkurang secara signifikan. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan dalam menyusun regulasi yang adil dan transparan.
