Setapak Langkah – 31 Mei 2026 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa mulai 1 Juni 2024 semua perusahaan yang mengekspor sumber daya alam wajib melaporkan data ekspor melalui sistem Data Sumber Daya Indonesia (DSI). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, memantau aliran sumber daya alam, serta mencegah praktik ilegal dalam perdagangan internasional.
Berikut poin-poin utama yang harus dipatuhi oleh eksportir:
- Setiap perusahaan harus memiliki akun DSI yang terverifikasi sebelum melakukan proses pelaporan.
- Laporan harus mencakup jenis komoditas, volume, nilai FOB, serta tujuan ekspor.
- Data harus dimasukkan selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah barang dikirim.
- Jika terdapat perubahan pada volume atau tujuan, perusahaan wajib memperbarui data dalam waktu dua hari kerja.
Penegakan regulasi ini akan dipantau oleh Kementerian Perdagangan serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga Rp500 juta per kasus, atau pencabutan izin ekspor bagi pelaku yang tidak kooperatif.
Penggunaan DSI diharapkan memberikan manfaat ganda: memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global serta mendukung kebijakan konservasi sumber daya alam. Data yang terkumpul akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan harga, mengidentifikasi tren ekspor, dan memastikan bahwa pendapatan negara dari sektor ini optimal.
Eksportir yang belum familiar dengan sistem DSI disarankan untuk mengikuti pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan pada bulan Mei mendatang. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui portal resmi kementerian.
