Setapak Langkah – 30 Mei 2026 | Asosiasi Pelaku Usaha (APU) menilai bahwa kebijakan kemasan polos pada produk tembakau dapat menimbulkan konsekuensi signifikan terhadap pasar tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau (IHT). Kebijakan tersebut, yang menuntut produsen menghilangkan desain grafis dan branding pada kemasan, diperkirakan akan memengaruhi rantai nilai mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan ritel.
IHT telah lama menjadi kontributor utama dalam perekonomian nasional, tidak hanya melalui kontribusi pajak tetapi juga dengan menyediakan jutaan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Penurunan permintaan akibat kemasan polos diproyeksikan dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabrik pengolahan, pabrik rokok, serta perusahaan logistik yang menangani distribusi.
Berikut beberapa dampak yang diidentifikasi oleh APU:
- Penurunan volume penjualan diperkirakan mencapai 15‑20% dalam dua tahun pertama.
- Pengurangan tenaga kerja produksi sebesar 10‑12% akibat penurunan kebutuhan tenaga operasional.
- Berpotensi menurunkan pendapatan pajak negara sekitar Rp2‑3 triliun per tahun.
- Efek domino pada sektor terkait seperti pertanian tembakau, transportasi, dan layanan keuangan.
APU menekankan pentingnya dialog konstruktif antara regulator, pelaku industri, dan serikat pekerja untuk merumuskan kebijakan transisi yang meminimalkan dampak sosial. Solusi yang diusulkan meliputi program pelatihan ulang bagi pekerja terdampak, insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam diversifikasi produk, serta penyesuaian fase implementasi kebijakan kemasan polos.
Selain itu, asosiasi mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu ketat tanpa mempertimbangkan kapasitas adaptasi industri dapat memperparah ketimpangan ekonomi, terutama di daerah penghasil tembakau yang sangat bergantung pada sektor ini untuk mata pencaharian.
