Setapak Langkah – 26 Mei 2026 | Komisaris Independen PT PLN (Persero), Ali Masykur Musa, menegaskan bahwa perusahaan telah menyiapkan infrastruktur pendukung kendaraan listrik (KVL) secara menyeluruh untuk menjawab lonjakan permintaan pasar domestik. Pada sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta, Musa menyampaikan bahwa PLN telah mengintegrasikan jaringan pengisian listrik (charging stations) ke dalam rencana pengembangan jaringan listrik nasional.
Beberapa poin penting yang disampaikan meliputi:
- Target Penyebaran: PLN menargetkan pemasangan lebih dari 5.000 titik pengisian cepat (fast charging) di seluruh wilayah Indonesia pada akhir 2025, dengan fokus pada kawasan perkotaan, jalur tol, dan area industri.
- Kolaborasi dengan Swasta: Perusahaan membuka peluang kerjasama dengan operator stasiun pengisian, produsen mobil listrik, serta penyedia layanan energi terbarukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
- Integrasi Smart Grid: Setiap stasiun pengisian akan terhubung ke sistem manajemen energi cerdas PLN, memungkinkan penyesuaian beban secara real‑time dan meminimalkan risiko over‑load pada jaringan utama.
- Skema Tarif: PLN akan menawarkan tarif listrik khusus untuk kendaraan listrik, termasuk paket harian, mingguan, dan bulanan yang kompetitif bagi pengguna pribadi maupun armada komersial.
- Dukungan Pemerintah: Inisiatif ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan 20% kendaraan baru di Indonesia berjenis listrik pada tahun 2030.
Ali Masykur Musa juga menekankan pentingnya kesiapan sumber energi terbarukan sebagai pendukung utama pengisian kendaraan listrik. PLN sedang mempercepat pembangunan pembangkit tenaga surya dan angin, serta meningkatkan kapasitas penyimpanan energi (battery storage) untuk memastikan pasokan listrik bersih dan stabil bagi jaringan pengisian.
Secara internal, PLN telah membentuk satuan kerja khusus yang bertugas memantau progres pembangunan infrastruktur KVL, termasuk pemetaan lokasi optimal, standar teknis, serta prosedur keamanan. Tim ini berkoordinasi erat dengan Kementerian Energi dan Mineral serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP HMG) untuk menyelaraskan regulasi dan standar nasional.
Dengan langkah‑langkah tersebut, PLN berharap tidak hanya mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia, tetapi juga menciptakan ekosistem energi yang lebih berkelanjutan, mengurangi emisi karbon, dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
