Setapak Langkah – 21 Mei 2026 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut) bersama United Nations Environment Programme (UNEP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Senin, 20 Mei 2024, untuk memperkuat kerja sama dalam pelaksanaan proyek REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Penandatanganan tersebut berlangsung di kantor Kemenhut, Jakarta, dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Budi Susilo, serta perwakilan UNEP, Dr. Maria Fernandez.
MoU ini menitikberatkan pada empat pilar utama: (1) pengembangan kapasitas teknis bagi pemerintah daerah; (2) penyusunan mekanisme pembiayaan berbasis hasil karbon; (3) pendampingan dalam implementasi proyek percontohan di hutan primer dan sekunder; serta (4) pemantauan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem data satelit.
- Kapasitas Teknis – Pelatihan bagi pejabat Kemenhut dan otoritas daerah tentang metodologi pengukuran emisi, verifikasi, serta pelaporan (MRV) yang sesuai standar internasional.
- Pembiayaan Hijau – Penyediaan akses ke mekanisme pendanaan iklim, termasuk Green Climate Fund dan hasil penjualan kredit karbon.
- Proyek Percontohan – Implementasi tiga pilot project di Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Papua Barat, masing‑masing dengan target penurunan emisi sebesar 1,5 juta ton CO₂e per tahun.
- Monitoring Terpadu – Penggunaan teknologi penginderaan jauh dan platform data terbuka untuk memantau perubahan tutupan hutan secara real‑time.
Keberlanjutan proyek REDD+ tidak hanya berfokus pada mitigasi perubahan iklim, melainkan juga pada konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan hak masyarakat adat, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui diversifikasi mata pencaharian.
Dengan dukungan teknis dan finansial dari UNEP, Kemenhut berharap dapat memperluas cakupan proyek REDD+ ke lebih banyak wilayah hutan Indonesia dalam lima tahun ke depan, sekaligus memperkuat posisi negara sebagai pemimpin regional dalam upaya penurunan deforestasi.
