Setapak Langkah – 20 Mei 2026 | Pada Senin (tanggal), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerima kunjungan delegasi pengusaha tambang asal Tiongkok untuk membahas sejumlah kendala yang menghambat kelancaran operasional mereka di Indonesia. Pertemuan dipimpin oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dan dihadiri perwakilan dari beberapa perusahaan tambang batu bara, nikel, dan logam lainnya.
Berbagai isu strategis diungkapkan oleh pihak China, antara lain proses perizinan yang dianggap masih panjang, ketidakpastian regulasi lingkungan, serta tantangan dalam memperoleh lahan yang layak untuk pengembangan tambang. Selain itu, mereka menyampaikan keprihatinan terkait tarif pajak yang dianggap tinggi serta prosedur bea masuk bahan baku yang belum optimal.
Di sisi pemerintah, pihak ESDM menegaskan komitmen untuk meningkatkan iklim investasi dengan mempercepat layanan perizinan melalui sistem online terpadu, serta memberikan kepastian hukum bagi investor asing. Menteri Bahlil juga menambahkan bahwa pemerintah tengah meninjau kebijakan pajak mineral untuk menyeimbangkan penerimaan negara dan daya saing investasi.
- Perizinan: Permohonan izin usaha pertambangan (IUP) dan izin lingkungan (AMDAL) memerlukan waktu rata‑rata 12‑18 bulan.
- Regulasi lingkungan: Penyesuaian standar emisi dan reklamasi yang masih dalam proses revisi.
- Pajak dan bea masuk: Tarif PPh final 15 % dan bea masuk bahan baku logam yang dipertanyakan.
- Lahan: Ketersediaan lahan yang bersih dari sengketa adat masih menjadi tantangan.
- Logistik: Infrastruktur transportasi di daerah tambang belum memadai.
Untuk menanggapi poin‑poin tersebut, pemerintah menyampaikan beberapa langkah konkret, yang dirangkum dalam tabel berikut:
| Kendala | Solusi yang Diusulkan |
|---|---|
| Proses perizinan lama | Implementasi Sistem Perizinan Terintegrasi (OSS‑Pertambangan) dan pelatihan petugas. |
| Regulasi lingkungan berubah‑ubah | Penyusunan pedoman AMLK yang konsisten serta forum konsultasi reguler. |
| Pajak tinggi | Peninjauan tarif PPh final dan insentif pajak bagi proyek strategis. |
| Ketersediaan lahan | Koordinasi dengan Kementerian Agraria untuk penyelesaian sengketa dan penyediaan lahan khusus tambang. |
| Infrastruktur logistik | Pengembangan jalan, pelabuhan, dan jalur kereta api di zona pertambangan. |
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal dialog berkelanjutan antara pemerintah Indonesia dan pelaku usaha asing, sehingga investasi di sektor pertambangan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak.
